Publik dikagetkan dengan besaran anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 26,6 miliar per tahun. Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai, data yang disebutkan Fitra terkait blusukan Jokowi merupakan pemborosan adalah tanpa klarifikasi, sehingga validitas datanya dipertanyakan."Kelemahan data Fitra dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Apalagi menyuruh Jokowi jangan blusukan. Pelajari dulu agar pemerintahan bisa efektif," ujar Andrinof saat dihubungi, Jakarta, Minggu (21/7).
Jokowi, namanya kian tenar setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, setiap hari Jokowi menyambangi warganya dengan gaya blusukannya. Andrinof menegaskan, rilis Fitra yang menyebut anggaran blusukan Jokowi-Ahok merupakan pemborosan, dinilainya dapat menyesatkan publik.
"Anggaran besar tapi efektif kan enggak apa-apa, dari pada hemat tapi nyatanya boros di mana-mana. Blusukan itu proyek murah. Jokowi menggerakkan supaya program itu tepat sasaran," jelas Andrinof.
"Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rajin menggerogoti anggaran. Dengan proyek mengada-ada, atau proyek yang perlu tapi anggarannya mengada-ada. Fitra pakai kacamata yang sudah dibersihkan lah," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk blusukan menemui masyarakat Ibu Kota. Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki.
"Blusukan enggak ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki saja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (21/7).
Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Fitra adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.
"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi.
