Minggu, 14 Juli 2013

Pasca pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP, DPRD Tabanan kembali mem-warning sekolah yang overload merekrut murid. Pasalnya, hasil kesepakatan Komisi IV DPRD, Dinas Pendidikan Tabanan dan Dewan Pendidikan, tidak ada lagi sekolah yang overload siswa. Sebaliknya, para siswa yang gagal masuk ke sekolah negeri diarahkan ke swasta.

Ketua Komisi IV DPRD Tabanan Gede Purnawan menegaskan, pihaknya masih memantau hasil pengumuman PPDB SMP, khususnya di kota Tabanan. Sebab, sekolah di kota rawan terjadinya pembengkakan siswa di sekolah negeri. ''Kami masih menunggu laporan, sementara ini masih terkendali,'' kata Purnawan, Minggu (1/7) kemarin.

Politisi PDI-P ini berharap kesepakatan rapat kerja (raker) beberapa waktu lalu dipatuhi oleh seluruh sekolah negeri. Karena itu, pihaknya mewanti-wanti tidak ada lagi sekolah yang kelebihan siswa. Sebab, dampaknya akan memengaruhi kualitas pendidikan. Seleksi masuk sekolah negeri yang ketat, katanya, menunjukkan proses kemajuan pendidikan sudah berjalan dengan baik.

Dewan, kata Purnawan, juga tak sepakat dengan adanya ''surat sakti'' dan lainnya, sehingga proses seleksi di sekolah negeri berjalan alami dan sesuai aturan. ''Intinya, pendidikan harus lebih baik. Tidak ada lagi sekolah yang overload,'' tegas pria asal Pupuan ini.

Menurutnya, pihaknya tak menampik jika jumlah siswa di kota Tabanan tak sebanding dengan sekolah negeri yang ada. Karena itu, tahun ini DPRD bersama Dinas Pendidikan Tabanan berusaha mengusulkan pembangunan satu SMP negeri. Rencananya, sekolah ini akan dibangun di Kediri. Sekolah baru ini untuk menampung lonjakan siswa di kota dan Kediri yang terus meningkat.

Kata Purnawan, SMP negeri baru ini akan menggunakan bekas bangunan SMP PGRI di Kediri. Harapannya, tahun depan sekolah ini sudah bisa beroperasi, sehingga tidak ada lagi overload siswa. Kelebihan siswa di sekolah negeri, katanya, memicu kecemburuan sekolah swasta.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pendidikan Tabanan, Madra Suartana. Pria ini meminta sekolah negeri tak overload lagi meneriman murid. Sebaliknya, sekolah swasta wajib diperhatikan untuk ikut mendapatkan peserta didik.

Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tabanan Putu Santika menegaskan, pihaknya sudah memberikan juknis bagi setiap sekolah terkait PPDB. Juknis itu, katanya, mengacu pada SK yang dibuat oleh Bupati Tabanan. ''PPDB sudah diatur dalam juknis, jadi tidak ada yang overload siswa,'' tegasnya.

PPDB tahun ini disesuaikan dengan daya tampung masing-masing sekolah, sehingga tidak ada lagi sekolah yang kelebihan murid.

Semua kebijakan pemerintah hanyalah hisapan jempol belaka, karena fakta dilapangan sekolah swasta tidak pernah diperhitungkan. Terbukti dengan banyaknya sekolah swata yang gulung tikar karena tidak kebagian murid yang sudah dicaplok oleh sekolah negeri. Sekolah negeri yang mengutamakan kuantitas daripada kualitas pendidikan. Dan tahun ini semakin diperburuk dengan dihapus RSBI. Menjadikan SMA 1 Tabanan sebagai ikon pendidikan SMA di Tabanan, menarik siswa sebanyak-banyaknya dimana tahun ini 9 kelas dan perkelas 36 siswa. SMA 2 Tabanan sendiri tahun ini 12 kelas, dengan kapasitas 40 siswa perkelas. Bagaimana komentar anda menyikapi hal ini!

sumber : Balipost





Artikel Lain :